TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejumlah catatan penting terkait evaluasi perencanaan tata kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah digenggam pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Menurut Bupati Bulungan, Budiman Arifin, hal mendasar yang harus dibenahi adalah drainase kota. Keberadaan drainase kota saat ini masih kurang mendukung akibat pertambahan permukiman penduduk yang pada akhirnya mengurangi batas sempadan antara bangunan dengan drainase. Budiman mengklaim pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) baru akan merancang masterplan. (BACA: Banjir Lumpuhkan Ibukota Kalimantan Utara).
"Sebetulnya sudah ada sudah ada misalnya masterplan tahun 2010-2011. Tetapi karena sudah jadi ibukota provinsi ini harus di-review kembali, khususnya drainase. Saya harapkan masyarakat yang ada di bantaran sungai dan parit tolong mundur sesuai dengan sempadan, karena itu akan dibuka," jelasnya.
Ditanyai gambaran masterplan tersebut, Budiman mengatakan hal tersebut harus disinergikan dengan perencanaan kota yang dibuat Pemprov Kaltara. "Perencanaan kita (Pemkab) bagaimana? Dan perencanaannya Pemprov bagaimana? Itu kan harus digabung," imbuhnya. (BACA: Di Provinsi yang Kaya Sumber Daya Alam Ini, Warga Miskin Tambah Banyak).
Perlu diketahui, saat ini Pemprov Kaltara telah menyusun masterplan pembangunan pusat pemerintahan dan kota baru lebih kurang 2.000 hektare di Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor. Meski begitu, Budiman menganggap masterplan yang ada tersebut lokasinya bukan berada di Kota Tanjung Selor. "Tetapi itu (masterplan) bukan di Tanjung Selor. Inilah yang akan disinkronkan kembali, bagaimana menurut Pemprov. Perencanaan kami kita dorong ke sana, kalau mau di-review, silakan. Tetapi awalnya kan RTRW (rencana tata ruang wilayah) kemudian dikaji melalui RDTK (rencana detail tata kota). Tata ruang memang akan kita ubah kembali, karena sudah tidak sesuai kembali karena sudah jadi ibukota," papar Budiman.
Selain perencanaan kota, Budiman juga merekomendasikan agar Pemprov Kaltara mengusulkan kepada Kementerian terkait untuk mengeruk muara Sungai Kayan yang telah mengalami pendangkalan. Selainnya, Budiman juga menaruh harapan besar pada realisasi pembangunan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di hulu Sungai Kayan (Kecamatan Peso). "Karena kalau itu (hilir) sudah surut, speedboat di sana sangkut. Artinya di sana terjadi pendangkalan. Kalau hilirnya kita urus dan hulu juga kita urus, Insya Allah tidak (banjir)," sebutnya optimis. (BACA: Baliho dan Jargon Kandidat Cagub Kaltara Mulai Ramai).
Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie juga punya pandangan sama. Menurutnya, dalam jangka panjang ke depan, drainase kota harus di-review ulang. Bahkan pada saat bencana banjir melanda ibukota Kaltara, Pemprov menurunkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang tersebar di sejumlah titik-titik terendah, sedang dan tertinggi, melakukan pemantauan ketinggian air. Data hasil pantauan tim yang beranggotakan 20 orang ini akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun masterplan perencanaan drainase kota Tanjung Selor termasuk rencana pembangunan pusat pemerintahan di Gunung Seriang.
"Lalu, Insya Allah, jika bendungan PLTA itu jadi, itu bisa pengendali banjir. Banjir kan datang air pasang dan hujan lebat di hulu, bertemu dan larinya ke darat. Insya Allah, ke depan juga akan dilakukan pengerukan muara Sungai Kayan agar di hulu dan hilir lancar," jelasnya.
Disinggung perihal perencanaan pusat pemerintahan dan kota baru Tanjung Selor sebagai 10 Kota prioritas percontohan masa depan yang sebelumnya masuk dalam RPJMN 2015-2019, Irianto mengaku perencanaan tersebut telah didesain untuk menanggulangi banjir. "Di sana ada kanal sebegai pengendali banjir. Juga ada pintu keluar masuknya air. Tetapi, tentunya perlu waktu dan biaya," tandasnya. (wil)
GREEN LABEL
Konsep Kota Baru dan Pusat Pemerintah Provinsi Kaltara:
1. Penggunaan energi terbarukan diantaranya tenaga surya dan energi angin
2. Penghijauan di seluruh elemen kota diantaranya sumur resapan, lubang biopori
3. Pemanfaatan air terbarukan diantaranya penampungan air hujan, danau, dan lainnya
4. Sistem transportasi publik diantaranya bus, kereta api, kapal pesiar sungai
5. Sistem pembuangan air kotor komunal ramah lingkungan diantaranya sistem ponding dan pengolahan limbah alami
6. Penanganan sampah terpadu dengan pemilahan jenis sampah
7. Seluruh komponen kota harus menggunakan material green label
8. Semua air hujan di permukaan jalan dimasukkan ke arah bioretension
9. Seluruh air hujan dialirkan meresap ke dalam tanah.
10. Konsep zero run off
11. Kemandirian air bersih dengan membersihkan air sungai untuk air bersih bagi kebutuhan warga kota.
Data: dari berbagai sumber (wil)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pemprov Kaltara Kaji Ulang Drainase Ibukota
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2015/02/pemprov-kaltara-kaji-ulang-drainase.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pemprov Kaltara Kaji Ulang Drainase Ibukota
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pemprov Kaltara Kaji Ulang Drainase Ibukota
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar