"Pak Jokowi kan berkomitmen memberantas korupsi terutama di sektor minerba (mineral dan batu bara). Nah sekarang kita tunggu Pak Jokowi blusukan tambang di Kaltim. Mau nggak dia (Jokowi) blusukan di tengah banjir Samarinda yang disebabkan oleh tambang," kata Tuah. (Baca: Jokowi akan Blusukan ke Nunukan dan Perbatasan)
Banyaknya perusahaan tambang yang tidak menyetorkan pajak, menurut Tuah, menjadi bukti lemahnya kepala daerah menjalankan kewajiban konstitusionalnya. "Inilah perilaku kepala daerah kita (di Kaltim). Brutal dalam menerbitkan izin, tapi lemah di kewajiban konstitusionalnya seperti mengawasi tambang yang mereka terbitkan izinnya," urai Tuah.
Menurut Tuah, kesungguhan Jokowi memberantas korupsi di sektor minerba patut diuji. "Harus konkret. Blusukan tambang di Kaltim untuk membuktikan bahwa blusukan yang dia lakukan selama ini bukan pencitraan. Jika tidak, berarti sama saja Jokowi dengan pemimpin lainnya," katanya lagi.
Selain banyak yang belum membayar pajak.Tunggakan royalti dan iuran tetap yang belum disetorkan para pengusaha tambang juga bernilai fantastis yakni ratusan miliar rupiah. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pokja 30 Tantang Jokowi Blusukan Tambang di Kaltim
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2014/12/pokja-30-tantang-jokowi-blusukan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pokja 30 Tantang Jokowi Blusukan Tambang di Kaltim
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pokja 30 Tantang Jokowi Blusukan Tambang di Kaltim
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar