KOMPAS.com
Dari kiri ke kanan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Calon Presiden RI dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi) bergandengan tangan saat pendeklarasian koalisi antar ketiga partai, yaitu PDIP, Nasdem, dan PKB di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014). Ketiga partai ini sepakat mendukung Jokowi sebagai capres 2014.
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella menganggap proporsi jumlah menteri untuk parpol dan nonparpol dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla telah sangat ideal. Menurut Rio, tak ada pihak yang berhak protes kecuali parpol pengusung Jokowi-JK.
Rio menjelaskan, sangat wajar ketika Jokowi-JK memberikan 16 kursi menterinya untuk parpol pendukung. Jumlah 16 kursi menteri itu tetap tak mendominasi karena sisa 18 kursi menteri lainnya diberikan untuk kalangan profesional nonpartai.
"Komposisinya sudah ideal. Kalau ada yang protes, seharusnya partai yang protes," kata Rio, saat dihubungi, Rabu (17/9/2014).
Rio menuturkan, jabatan menteri adalah jabatan politik. Dengan begitu, sangat lumrah ketika presiden terpilih memberikan sebagian kursi menterinya untuk politisi, khususnya yang berasal dari partai pengusung dan partai pendukung.
Alasannya, kata Rio, Jokowi-JK dapat menjadi kontestan di pemilu presiden karena ada partai pengusung. Sementara kemenangannya juga atas bantuan partai-partai pendukung.
"Justru aneh kalau sudah menang, partainya tidak ada yang masuk di kabinet. Menteri kan bukan jabatan karier, lagi pula ada 18 kursi menteri untuk anak bangsa yang tidak duduk di partai politik," ujarnya.
Meski demikian, Rio membantah jika 16 kursi menteri itu merupakan bentuk balas jasa Jokowi-JK untuk partai yang mendukungnya. Ia memastikan, figur-figur yang akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK merupakan figur yang kapabel, bersih, dan mampu menjabarkan visi dan misi menjadi kebijakan yang prorakyat.
"Tidak bisa dikatakan balas jasa karena jalur partai politik memang ke situ. Menjadi menteri, menjadi kepala daerah, atau menjadi presiden dan wakil presiden," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mempertahankan jumlah kementerian seperti diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Jokowi mempertahankan tiga menteri koordinator.
Sebanyak 16 kementerian diantaranya akan dipimpin kader partai politik dan 18 kementerian lain dipimpin menteri dari kalangan profesional murni.
Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.
Anda sedang membaca artikel tentang
Nasdem: Seharusnya Partai yang Protes Jatah Menteri Parpol
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2014/09/nasdem-seharusnya-partai-yang-protes.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Nasdem: Seharusnya Partai yang Protes Jatah Menteri Parpol
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Nasdem: Seharusnya Partai yang Protes Jatah Menteri Parpol
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar