SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Bila memang ada hal - hal yang tidak sesuai terkait dengan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di instansi teknis pelaksana, maka Memorandum of Unserstanding (MoU) yang sudah dibuat perlu dievaluasi. Demikian dikatakan Sarwono, Wakil Ketua DPRD Samarinda di kantor DPRD Samarinda, Jumat (5/7/2013). Hal itu dikatakannya terkait masih adanya keluhan para pasien Jamkesda yang diminta untuk membeli obat diluar ketika berobat ke RS AW Syahranie Samarinda.
Menurut Sarwono, evaluasi dilakukan untuk melihat apa penyebabnya pelayanan tidak prima . Yang diperlukan masyarakat menurutnya bukanlah siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, ketika ada pelayanan tidak prima diberikan masyarakat maka hal itu segera di selesaikan dan masyarakat bisa cepat sehat dan tidak perlu dibebankan untuk membeli obat diluar dan biaya - biaya lainnya.
"Kalau ada yang tidak sempurna dalam pelayanan, di evaluasi bersama. Tidak perlu saling menyalahkan, apakah karena pelayanan rumah sakitnya, administrasinya, atau ketersediaan obatnya. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Semuanya bisa diperbaiki, kalaupun ada kekurangan, setiap kita juga harus berjiwa besar untuk memperbaiki," kata Sarwono.
Menurut Sarwono lagi, sebaik apapun program yang dibuat, jika tidak didukung dengan pelaksanaan yang baik di lapangan maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai.
"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Terkait dengan hak kesehatan masyarakat," kata Sarwono.
Seharusnya, dengan sudah adanya MoU, juga dengan anggaran yang sudah disahkan dan dengan jumlah masyarakat yang berhak menerima Jamkesda, maka yang perlu dilakukan menurutnya adalah optimalisasi pelayanan.
"Karena ini bukan pengobatan gratis. Tapi pengobatan yang dibebankan kepada APBD untuk masyarakat yang memang berhak mendapatkannya," kata Sarwono.
Berdasarkan hal tersebut, menurutnya instansi teknis sebagai pelaksana teknis harus memberikan pelayanan prima kepada setiap peserta Jamkesda. Selain itu menurut Sarwono, terkait ketersediaan obat seharusnya sudah ada estimasi dari jumlah maupun jenis - jenis obat yang dibutuhkan.
"Harapan kami, jangan sampai ada permasalahan obat dalam pelayanannya. Kalaupun ada yang kurang dan lainnya ditangani cepatlah, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai dengan alasan tidak tersedianya obat, ini masalah nyawa, masalah kesehatan yang tidak bisa ditunda. Ditanganilah secara taktis!," kata Sarwono.
Untuk masalah ketiadaan obat, menurut Sarwono, pihak rumah sakit bisa mencarikan solusi lain pengadaan obat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang terpenting, tujuan dari Jamkesda agar masyarakat dapat berobat gratis dapat terlaksana.
"Saya pikir aturan juga tidak kaku. Kemudian menyebabkan ini melanggar dan sebagainya. Kalau misalnya kritis, tidak bisa dibenturkan secara kaku dengan aturan. Sepanjang tidak ada penyalah gunaan, tetapi pemamfaatan secara tepat. Masalah anggaran sudah tersedia, obat dibeli sesuai dengan kebutuhan, kalau tidak ada, ada kebijakan yang taktis yang penting masyarakat terlayani dengan baik," kata Sarwono.
Yang terpenting menurut Sarwono adalah bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik, sehat, tidak ada keluhan .
"Sehatnya masyarakat juga memberikan daya dukung baik terhadap pembangunan kota Samarinda," katanya.
Anda sedang membaca artikel tentang
MoU dengan RS AWS Bisa Dievaluasi
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2013/07/mou-dengan-rs-aws-bisa-dievaluasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
MoU dengan RS AWS Bisa Dievaluasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
MoU dengan RS AWS Bisa Dievaluasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar