Tribun Kaltim - Rabu, 24 April 2013 12:03 WITA
"Kalau UN dihapus, apa dasarnya?" tanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, saat dihubungi, Rabu (24/4/2013). Lagi pula, ujar dia, kalau persoalan UN 2013 dipilah, maka dapat terlihat jelas bahwa keterlambatan UN tingkat SMA di 11 provinsi adalah murni akibat keteledoran di percetakan.
Nuh pun menepis tudingan ada 'permainan' di balik tender maupun penyelenggaraan UN 2013. "Kalau masih ada (permainan), dengan senang hati saya akan menindak tegas," ujar dia. Bahkan, kata Nuh, tim investigasi juga sudah dibentuk di kementeriannya, untuk menelusuri kemungkinan kongkalikong tersebut selain kendala teknis percetakan.
Audit untuk seluruh tahapan penyelenggaraan UN 2013 pun dipersilakan. "Dari total Rp 600-an miliar dana UN 2013, untuk percetakan hanya Rp 94 miliar. Silakan diaudit," kata Nuh.
Nuh meminta sebelum investigasi dan audit rampung, jangan dulu disimpulkan bahwa kacaunya UN 2013 adalah dampak dari adanya 'permainan' di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kalau memang ada, saya tidak tolerir berapapun (komisi) yang diambil (dari dana UN 2013," tegas Nuh.
Anda sedang membaca artikel tentang
Mendikbud: Jangan Buru-buru Usul Hapus atau Desentralisasi UN
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2013/04/mendikbud-jangan-buru-buru-usul-hapus.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Mendikbud: Jangan Buru-buru Usul Hapus atau Desentralisasi UN
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Mendikbud: Jangan Buru-buru Usul Hapus atau Desentralisasi UN
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar