ACHMAD BINTORO
Wartawan Tribun Kaltim
KALAU cuma ingin mendapat share saham pengelolaan Blok Mahakam, ada jalan yang sebenarnya mudah ditempuh oleh Kaltim. Tidak perlu berdemo. Tidak perlu repot menggalang dukungan dan beraliansi dengan para tokoh nasional. Tidak perlu merapat kepada Prof Dr Din Syamsuddin, Ketua Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara yang selama ini meneriakkan kedaulatan energi untuk bangsa.
Juga tak perlu membentuk Aliansi. Sehingga tidak perlu bersinergi dengan Direktur IRESS Marwan Batubara yang sudah sejak 2008 gencar menggalang Petisi Blok Mahakam. Atau merapat kepada Dr Kurtubi, pengamat migas yang tak berhenti menelanjangi BP Migas (hingga MK membubarkan lembaga tersebut) dan soal cost recovery.
Cukup duduk manis. Sambil ongkang-ongkang kaki juga boleh. Saham 10 persen pasti di tangan. BUMD Kaltim pasti bakal dapat jatah.
Syaratnya gampang. Jangan mendesak pemerintah Pusat untuk tidak lagi melanjutkan kontrak Blok Mahakam kepada Total atau perusahaan asing lain. Jangan bicara kedaulatan energi. Jangan bawa- bawa Pertamina. Jangan pula ungkit besaran bagi hasil migas untuk Papua dan Aceh yang tidak jelas landasan akademisnya. Berteriak boleh saja. Tapi -- maaf jangan sewot -- jangan terlalu lantang dan jangan sampai bikin merah telinga elite politik di Pusat.
Sinyal itu pula yang coba disampaikan para anggota Komisi VII saat rapat dengan Aliansi di Jakarta, Senin (28/1). Begitu Aliansi mengungkit besaran migas untuk Papua dan Aceh, mendesak kontrak kepada Total tidak lagi diperpanjang, berbicara atas keadulatan nasional, dan membawa-bawa nama Pertamina, seketika itu semprotan datang bertubi-tubi.
"Apa Pertamina mampu? Disuruh kelola minyak yang ada saja tak bisa. Jadi tak usahlah kritik asing (Total) segala kalau memang kita belum mampu," tandas Nazarudin Kiemas, anggota Komisi VII, FPDIP dari dapil Sumatra Selatan.
Anggota lain di komisi menyarankan Aliansi untuk bijak melihat persoalan. Jangan sesatkan publik dengan data cadangan gas Blok Mahakam sebesar 12,5 TCF yang menurutnya, tak jelas sumbernya.
Yang mesti diacu adalah data resmi yang dirilis pemerintah dan Total yang menyatakan tinggal 2 TCF.
"Jadi saya sepakat MNC (Total) terus, ajak BUMD. Mungkin MNC bahkan bisa bantu pendanaan BUMD Kaltim," jelasnya. "Kita sering lupa. Kita selalu bilang ada modal, ada SDM. Tetapi, jangan lupa, bisnis migas juga perlu networking," timpal Nazarudin.
Dengan jalan gampang itu, Aliansi tak perlu menghadapi tembok-tembok besar nan kokoh. Selama bertahun-tahun tembok-tembok besar itu berusaha dirobohkan oleh para pegiat kedaulatan nasional. Menter. Tembok tetap berdiri. Berlubang pun tidak. Pernah muncul harapan saat Prof Widjajono menjadi Wamen ESDM. Pada Pebruari 2012 lalu ia mengatakan kontrak Blok Mahakam tidak akan diperpanjang, dan akan diserahkan kepada Pertamina.
Sayang harapan itu tertutup kembali seiring kepergian Widjajono ke alam baqa. Pernyataan para elit pusat selanjutnya makin menutup peluang. Mereka enggan bicara soal kedaulatan energi. Sebaliknya mereka malah membuat kontra-opini atas asprasi yang berkembang.
Mereka sebut BUMD dan Pertamina tak akan mampu. Risiko migas sangat besar, tapi dana cekak dan kemampuan SDM terbatas. Wamen ESDM Susilo Siswoutomo misalnya mengaku khawatir jika Pertamina yang mengelola, lifting migas terancam. Jero Wacik setali tiga uang. Ia katakan Pertamina bisa bangkrut.
Rudi Rubiandini, Wamen ESDM sebelumnya, mengatakan Pertamina sudah menguasai 40 persen wilayah kerja migas nasional. Fokus saja urus wilayah itu. Ia juga menyatakan cadangan di Blok Mahakam pada 2017 tinggal tersisa kurang dari 2 TCF. Kini setelah tak lagi jadi wamen, kemudian ditunjuk Presiden sebagai Kepala SKK Migas, ternyata keberpihakannya belum juga berubah hingga memaksa Gubernur Awang Faroek Ishak menyindirnya bahwa dia lebih cocok sebagai juru bicara Presiden.
Menurut Marwan Batubara, Direktur IRESS, kontra-opini ini untuk mengesankan pada rakyat bahwa cadangan blok ini kecil agar Pertamina tidak perlu ngotot untuk mengelolanya. Padahal cadangan 12,5 TCF itu bersumber dari BP Migas. Saat seminar di MPR tahun 2010, BP Migas menjelaskan, cadangan tersisa di Mahakam pada 2010 sebesar 13,7 TCF.
Dengan asumsi lanju ekstraksi gas sekitar 0,6 TCF/tahun (sesuai data BP Migas, 2000 MMSCFD) maka pada 2012 cadangan yang tersisa (13,7 TCF - (2 tahun X 0,6 TCF/tahun) = 12,5 TCF. Dengan demikian, pada 2017 nanti, cadangan yang tersisa adalah: (12,5 TCF - 4 tahun x 0,6 TCF/tahun) = 10,1 TCF. Ditambah dengan cadangan minyak yang diperkirakan masih 192 juta barel, maka potensi pendapatan di Blok Mahakam masih Rp 1.300 triliun lebih.
Jika seandainya cadangan yang tersisa pada 2017 tinggal 1 TCF pun -- bukan 2 TCF seperti disebut Prof Rudi Rubiandini, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh Total dan Inpex masih sekitar US$ 3,36 miliar atau sekitar Rp 32 triliun. Seandainya blok itu diserahkan kepada Pertamina, maka seluruh keuntungan itu akan menjadi keuntungan Pertamina. Apakah nilai Rp 32 triliun ini sangat kecil bagi Rudi?
Lagi pula jika cadangan di Mahakam tersisa tinggal 2 TCF, apakah logis PM Perancis Francois Fillon (berkunjung ke Jakarta Juli 2011), sejumlah menteri Perancis dan Jepang, serta Dirut Total dan Inpex sedemikian serius, ngotot dan antusias menghadap pemerintah RI. Mulai menemui Jero Wacik, Wamen Widjajono dan profesor Rudi hingga Presiden SBY untuk mendapat perpanjangan kali ketiga.
Soal SDM, mereka mungkin lupa bahwa yang mengebor dan menjalankan sumur-sumur itu sebagian besar adalah para anak bangsa. Ketua Ikatan Alumni ITB Syahganda Nainggolan menegaskan, SDM kita 100 persen mampu mengelola blok migas di seluruh Indonesia, termasuk di Mahakam.
Penegasan serupa dikatakan Dwiyanti Cahyaningsih, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Strategis. Pertamina 100 persen sanggup. Sebab Pertamina punya teknologi dan pendanaan yang mumpuni. Perusahaan ini telah membangun kemampuan teknis lepas pantai antara lain di Offshore Northwest Java, West Madura Offshore serta di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat. Aset yang dimiliki mencapai Rp 3.000 triliun.
Pertamina juga sudah meminta blok itu kepada pemerintah sejak Juni 2008 dan terus meminta dari tahun ke tahun. Puncaknya adalah penegasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan bahwa Pertamina mau dan mampu untuk mengelola blok tersebut. Karen tentu sadar pernyataannya melawan arus dan berisiko terhadap jabatannya. Itu disampaikan pada September 2012.
Sulit ternyata menegakkan kedaulatan energi di negeri sendiri. Di negeri yang elit politiknya masih pro asing. Tetapi Aliansi tetap tidak mau memilih jalan gampang itu. Aliansi tetap memilih bersinergi dengan para pegiat dan komponen masyarakat lainnya demi menegakkan kedaulatan nasional. Dia tak ingin menjadi komparador.
"Kalau hanya berpikir untuk kepentingan Kaltim, ngapain membentuk Aliansi. Lagi pula saham 10 persen itu standar PI," kata Bernaulus Saragih PhD, Dewan Pakar Aliansi. PI adalah kependekan dari Participant Interest. PI bisa diberikan kepada BUMD yang wilayahnya terdapat sumur migas. Tapi kepemilikan saham dibatasi maksimal 10 persen sesuai UU Migas No 22/2001.
Dalam konteks bisnis, memang tak masalah siapa pun pengelolanya, yang penting Kaltim dapat apa? Tapi dalam konteks kedaulatan, kata Bernaulus menyitir ungkapan Soekarno: right or wrong is my country, hitungan bisnis menjadi nomor kesekian. Yang penting ambil alih dulu blok itu dari tangan asing sebab kita mampu. Sudah saatnya kedaulatan yang dikedepankan. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Sulitnya Menegakkan Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2013/02/sulitnya-menegakkan-kedaulatan-energi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Sulitnya Menegakkan Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Sulitnya Menegakkan Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar