Tribun Kaltim - Minggu, 25 November 2012 11:30 WITA
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Nunukan Andi Lempong mengatakan, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor
6/2008 sudah mengamanatkan, Pemkab Nunukan harus bisa menurunkan angka kemiskinan tiga persen setiap tahun.
"Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu? Tentu harus ada mekanisme yang dilalui," ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini untuk pengentasan kemiskinan Pemkab Nunukan sudah memberikan bantuan dana yang sangat besar. Hanya saja manfaat dan implementasinya di lapangan masih perlu dipertanyakan lagi.
"Saya dulu di Beppeda, ada Tim Pengendali Pengentasan Kemiskinan yang melibatkan lintas sektoral. Dilintas sektoral itu ada tugas dan fungsinya masing-masing. Ini barangkali yang perlu ditingkatkan. Apa yang dilaksanakan lintas sektoral itu sudah berjalan normal atau tidak?" ujarnya.
Jika belum berjalan, harusnya ini yang perlu digenjot lagi. Andi mengusulkan, untuk mengentaskan kemiskinan ini masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjabarkan visi misi Program Gerakan Membangun Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas) kedalam program masing-masing.
"Karena saya tidak ada melihat itu. Kalau tidak ada itu sebagai panduan, kita tidak tahu arahnya kemana?" ujarnya.
Berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, penduduk Kabupaten Nunukan yang dikategorikan miskin mencapai 30 persen penduduk Kabupaten Nunukan atau mencapai 11.180 kepala keluarga (KK), mencapai 54.404 jiwa.
Dari 30 persen penduduk miskin dimaksud, kategori atau klaster satu yakni 1-10 persen merupakan penduduk yang paling miskin dengan 3.381 KK atau mencapai 20.153 jiwa. Kategori klaster II dari 11-20 persen jumlahnya 3.901 KK, 18.499 jiwa. Dan klaster III yaitu 21-30 persen itu, jumlahnya mencapai 3.901 KK, 15.752 jiwa.
Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Nunukan Otto Simon Tanduk mengatakan, kemiskinan merupakan tanggungjawba bersama sehingga tidak perlu mencari cari, siapa yang bersalah?
"Hanya dengan Program Gerbang Emas ini, Pemkab Nunukan perlu membuat apa definisi faktor kemiskinan? Karena tentunya kemiskinan kota –kota lain seperti yang ada di Bulungan berbeda dengan kemiskinan yang ada di kabupaten Nunukan. Semoga dnengan adanya Program Gerbang Emas, Pemkab Nunukan punya definisi khusus tenntang kemiksinan," ujarnya.
Otto mengatakan, sebenarnya para petani di Nunukan sangat antusias meningkatkan produksi pertanian. Namun diketahui, dari sektor inipula yang menjadi penyumbang angka terbesar kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
"Ini karena ketika mereka ingin memasarkan hasil pertaniannya, mereka mengalami kendala. Misalnya hasil pertanian lombok memasarkannya kemana?" ujarnya.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Nunukan juga perlu melakukan pembenahan disektor kelistrikan.
"Saudara-saudara kita misalnya di Desa Binusan sangat membutuhkan itu dalam rangka keluar dari kemiskinan. Saudara-saudara kita di wilayah tiga dan sebagainya juga," ujarnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Kemiskinan di Nunukan Harus Turun 3 Persen Pertahun
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2012/11/kemiskinan-di-nunukan-harus-turun-3.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kemiskinan di Nunukan Harus Turun 3 Persen Pertahun
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kemiskinan di Nunukan Harus Turun 3 Persen Pertahun
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar