JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Ketua Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil hari ini menemui presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuan kedatangan Rizal untuk menyerahkan hasil laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat, tahun 2013.
Rizal datang bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPK, dan diterima langsung oleh SBY, yang disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu. Dalam sambutannya, SBY mengatakan laporan keuangan pemerintah pusat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas keuangan negara.
Menurutnya, selama ini pemerintahan yang dia pimpin selalu mengutamakan akuntabilitas. Karena pemerintah akuntable dalam melaporkan pengelolaan keuangannya, membuat BPK bisa dengan mudah memeriksa dan mengauditnya.
Hasilnya, menurut BPK selalu ada saja yang harus diperbaiki oleh pemerintah begitupun tahun ini. Beberapa usulan BPK tersebut dinilai SBY merupakan maslah klasik. "Yang penting jangan pjutus asa, marilah kita lakukan perbaikan terus menerus," ujar SBY, Jumat (13/6) di Istana Negara, Jakarta.
Sementara itu, dalam laporannya BPK menyampaikan ada enam permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah. Beberapa masalah itu, terkait dengan pengelolaan anggaran yang dinilai harus diperbaiki.
Berikut masalah yang harus diperbaiki pemerintah itu;
1. Masalah penerimaan pajak. BPK mengkirtik masalah penerimaan pajak yang selalu di bawah target. Tahun 2013, jumlah penerimaan pajak pemerintah menurut BPK lebih rendahg 4% dari perencanaan, dimana realisasinya Rp 1.099 triliun.
2. Masalah pemberian subsidi. Jika penerimaan pajak selalu di bawah target, maka untuk penerimaan subsidi selalu melebihi kuota anggaran. Bahkan sejak tahun 2009-2014 cenderung meningkat. Hal ini menurut BPK disebabkan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
3. Masalah lainnya adalah pengelolaan dana otonomi khusus papua. Pemberian dana Otsus papua sejak tahun 2001-2014 selalu meningkat, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) papua masih rendah. IPM masyarakat papu tahun 2001 65,36%, sementara tahun 2012 hanya meningkat menjadi 65,86% saja. IPM papua juga paling rendah ditingkat nasional.
4. Malasah keempat terkait pengelolaan belanja infrastruktur. Meski jumlah anggaran infrastruktur selalu meningkat, seperti tahun 2013 yang meningkat 24,64% dari tahun sebelumnya, tetapi peningkatan itu belum cukup jika dibandingkan luas wilayah Indonesia.
5. Malasah kelima soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). BPK mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan anggaran pertahanannya.
6. malasah terakhir, soal otonomi daerah dan desesntralisasi keuangan daerah. BPK melihat ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan masih sangat tinggi, yaitu 90%. dalam jangka panjang, ketergantungan ini akan menyebabkan pemerintah pusat akan sulit menanggung keuangan daerah.
Anda sedang membaca artikel tentang
Ini Enam catatan pemerintahan SBY versi BPK
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2014/06/ini-enam-catatan-pemerintahan-sby-versi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ini Enam catatan pemerintahan SBY versi BPK
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ini Enam catatan pemerintahan SBY versi BPK
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar