NUNUKAN, tribunkaltim.co.id - Bupati Nunukan Basri dinilai gagal mengelola anggaran daerah. Sekretaris Jenderal Barisan Anak Bangsa (BAB) Nunukan Imral Gusti mengatakan, dari APBD Perubahan Kabupaten Nunukan tahun 2012 sebesar Rp1,351 triliun, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) mencapai sekitar Rp800 miliar.
"Dari situ kita bisa melihat bahwa anggaran yang tidak terserap untuk pembangunan di Kabupaten Nunukan ini sangat tinggi. Tentu ini sangat merugikan untuk Kabupaten Nunukan untuk proses pembangunan yang berjalan," ujarnya.
Imral mengatakan, anggaran ini disediakan pemerintah pusat dengan harapan dapat digunakan buat pembangunan. Namun kenyataannya, anggaran itu justru tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Saya melihat ini suatu kegagalan pemerintah daerah, kegagalan Bupati Nunukan yang tidak memanfaatkan dengan baik anggaran pusat yang diberikan kepada daerah. Justru mengembalikan pada kisaran Rp500 sampai Rp800 miliar. Ini salah satu kerugian besar," ujarnya.
Ia justru membandingkan pemerintahan Basri-Asmah Gani dengan pemerintahan Hafid-Kasmir yang jauh berbeda dalam pengelolaan anggaran. Pada pemerintahan sebelumnya, anggaran daerah seringkali defisit atau kurang.
"Pertanyaannya, kenapa bisa defisit? Karena dia menggunakan program-program yang dia picu. Program di Nunukan dia genjot. Sekarang justru terbalik," ujarnya.
Kegagalan Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini mengelola anggaran disebabkan karena persoalan manajemen yang kurang mendapatkan perhatian Bupati Nunukan.
Seharusnya, Bupati menekankan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menjalankan program-program yang sudah disusun masing-masing.
"Tetapi ini tidak dilakukan. Saya melihat ini kegagalan mengelola anggaran tahun 2012. Kegagalan yang diakibatkan apa? Saya yakin minimal pemimpin daerah ini harus turun ke daerah, ke desa, kecamatan. Lihat persolaan yang ada di masyarakat, apa keinginan masyarakat?" ujarnya.
Ia menyayangkan jika persoalan SILPA yang besar ini terus-terusan terjadi. Karena justru akan berdampak pada keterlambatan pembangunan di daerah ini.
Bupati Nunukan sebelumnya menyebutkan, banyaknya anggaran yang tidak terserap pada tahun sebelumnya disebabkan karena keterlambatan proses tender proyek. Keterlambatan itu terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga termasuk pada pekerjaan konstruksi.
Anda sedang membaca artikel tentang
Bupati Nunukan Dinilai Gagal Kelola Anggaran
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2013/07/bupati-nunukan-dinilai-gagal-kelola.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Bupati Nunukan Dinilai Gagal Kelola Anggaran
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Bupati Nunukan Dinilai Gagal Kelola Anggaran
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar