Tribun Kaltim - Jumat, 15 Maret 2013 13:01 WITA
Menurutnya harus ada solusi cepat terhadap meningkatnya tekanan subsidi BBM dalam APBN. Solusi itu harus tepat dalam arti jangan sampai berdampak terhadap bertambahnya beban rakyat miskin, seperti memicu terjadinya inflasi. Harus ada jalan keluarnya. Prabowo memberi saran terhadap target subsidi khusus orang miskin.
Presiden SBY menurut Prabowo memiliki pandangan yang serupa. Selama ini pemerintahan SBY juga sangat berhati-hati dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional sembari menjaga tingkat inflasi. Sekarang sedang dicari solusi bagaimana membantu dan mengurangi si miskin, tetapi tidak menambah inflasi dan membenani si miskin.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung pemerintah untuk segera menghapus subsidi BBM untuk menyelamatkan perekonomian nasional. "Kami merasa dengan tidak ada penghapusan subsidi BBM membuat neraca perdagangan defisit, rupiah bergejolak, sehingga mengganggu perekonomian nasional," ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (14/3).
Dengan cara menghapus subsidi BBM, maka pemerintah lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pelaku usaha sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, penghapusan subsidi BBM harus segera diimplementasikan, agar perekonomian nasional kembali membaik. Apindo usul paling lambat 1 April 2013.
Sampai saat ini masih pro-kontra tentang penghapusan subsidi ini. Tetapi yang jelas dengan adanya dua macam harga BBM di pasaran (murah dan komersial), menyebabkan kebijaksanaan subsidi untuk si miskin mengalir salah arah. Pemilik mobil adalah mereka yang mempunyai pendapatan menengah ke atas, si miskin yang semestinya menerima gerojokkan subsidi itu cuma gigit jari. BBM subsidi disedot oleh penguasaha, penguasa dan si kaya. Si miskin ya tetap menderita abadi.
Dalam APBN subsidi BBM selalu naik, tahun 2012 besaran mencapai Rp 216 triliun (APBN + APBNP 2012). Berdasarkan UU No. 19/2012 tentang APBN 2013, maka konstruksi alokasi subsidi tercatat sebagai berikut: Rp 193,805 triliun (belum termasuk APBNP) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik Rp 80,937 triliun, subsidi pangan Rp 17.197 triliun, subsidi pupuk Rp 16.228 triliun, subsidi benih Rp 1,454 triliun, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum (PSO) sebesar Rp 1,521 triliun, subsidi kredit program Rp 1,248 trilium, dan susidi pajak Rp 4,825 triliun. Jadi totoal subsidi untuk si miskin Rp 317,215 triliun.
Angka yang cukup fantastik untuk menolong 'si miskin' yang jumlah pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Angka si miskin berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). (Data BPS tahun 2012)
Jadi rata-rata penduduk miskin Indonesia mendapat subsidi Rp 10,889 juta/ orang/ tahun. Angka ini menjadi semakin mengecil, karena subsidi itu lebih banyak dinikmati oleh si kaya, dan contoh paling konkret adalah subsidi BBM. Kalaulah misalnya itu dicabut, maka nggak begitu ngaruh pada kehidupan si miskin.
Kesimpulannya, cabut subsidi BBM Rp 193,805 triliun. Ubah menjadi modal awal bagi si miskin untuk masuk bisnis pawer plant, jalan, pendidikan, sektor perkebunan, cetak sawah untuk pagi- bawang-kedelai-jagung, atau usaha perternakan sapi. Bimbing mereka dan ubah si miskin menjadi si kaya. Jadi subsidi makin terkurangi! (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Hapus Subsidi BBM
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2013/03/hapus-subsidi-bbm.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hapus Subsidi BBM
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar