Tribun Kaltim - Selasa, 20 November 2012 12:46 WITA
Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Triwisaksana, selain masalah hibah 1.000 bus yang dipertanyakan, pihaknya juga masih ragu mengenai program KJS, pembangunan jalan layang busway di koridor 13 rute Ciledug-Blok M, sampai penataan kampung deret dan kampung susun.
"Kartu Jakarta Sehat itu belum ada anggaran plafonnya. Eksekutif masih harus jelaskan itu. Ini perlu kami lakukan agar tidak ada utang yang tinggi," jelas pria yang akrab disapa Bang Sani ini, Selasa (20/11/2012).
Sedangkan mengenai program kampung deret dan kampung susun, politisi PKS ini menuturkan bahwa secara substansi dewan sudah menyetujuinya. Namun lokasi dan Detail Engineering Design (DED) program tersebut belum ditentukan.
"Kan belum ada desainnya, lalu dampaknya bagaimana?" tuturnya. Sani menamahkan, pembahasan masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dengan pihak Pemprov DKI.
Karena hingga saat ini, masih ada beberapa perbedaan pandangan dari program-program yang diusulkan dalam KUA-PPAS 2013. Sehingga belum ada titik temu untuk segera melanjutkan ke penandatanganan memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.
Anda sedang membaca artikel tentang
DPRD DKI Ragukan Program Jokowi
Dengan url
http://beritakaltime.blogspot.com/2012/11/dprd-dki-ragukan-program-jokowi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
DPRD DKI Ragukan Program Jokowi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
DPRD DKI Ragukan Program Jokowi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar