Tunjuk PT Masaro, Kaban Mengaku Demi Hubungan Baik dengan AS

JAKARTA,  tribunkaltim.co.id - Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, penunjukan langsung PT Masaro Radiokom sebagai rekanan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) 2007 di Kementerian Kehutanan, sesuai dengan undang-undang dan keputusan presiden. Menurut Kaban, penunjukan langsung terhadap perusahaan milik Anggoro Widjojo itu dilakukan Kemenhut ketika dipimpinnya mengingat waktu pelaksanaan proyek SKRT yang mendesak.

"Kalau masalah penunjukan, proses administrasi negara saja, yang penting kita tidak ada istilahnya tujuan memperkaya diri, kan enggak ada. Hanya melaksanakan tugas negara, karena waktunya sangat pendek dan juga dibenarkan oleh undang-undang, peraturan, keputusan presiden," kata Kaban di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/2/2014) saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Kaban akan diperiksa sebagai saksi bagi Anggoro yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek SKRT. Selain itu, menurut Kaban, Pemerintah ketika itu menyegerakan pelaksanaan SKRT demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Kaban mengatakan, SKRT ini merupakan proyek kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat sejak zaman Presiden Soeharto. Proyek ini kemudian diperpanjang oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

"Kan itu sebenarnya perjanjian yang sudah dibuat Pemerintah Indonesia dengan Amerika sejak zaman Pak Harto dan diperpanjang oleh Gus Dur dan Bill Clinton, itu sudah berjalan," tutur Kaban.

Kemudian sekitar 2004, proyek ini sempat diberhentikan sementara. Kaban mengatakan, pemberhentian sementara proyek SKRT tersebut dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan yang mengganti Kanwil Kehutanan dengan Dinas Kehutanan.

"Jadi aset-aset negara belum ada yang mengurus, setelah Kabinet Indonesia bersatu, situasi stabil maka semua ditarik ke pusat," ucapnya.

Mengenai dugaan aliran dana dari Anggoro ke pejabat Kemenhut sehingga proyek ini dihidupkan kembali semasa Kaban menjabat Menhut, politikus Partai Bulan Bintang ini mengaku tidak pernah tahu soal dugaan aliran dana tersebut.

"Enggak pernah tahu, kan pernah saya bantah di persidangan. Mana ada dia pernah lapor, tulis, itu kan enggak pernah aada," kata Kaban.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggoro diduga memberikan uang kepada empat anggota Komisi IV DPR yang menangani sektor kehutanan, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas. Komisi IV yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan surat rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Komisi IV DPR meminta Kementerian Kehutanan meneruskan proyek SKRT dan mengimbau kementerian tersebut menggunakan alat yang dipasok PT Masaro untuk pengadaan barang terkait proyek SKRT. Baik Azwar, Al Amin, Hilman, Fachri, maupun Yusuf Erwin Faisal telah dihukum melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kasus ini juga menjerat adik Anggoro, Anggodo Widjojo. Fakta persidangan kasus ini menyebutkan pula ada dugaan aliran dana ke sejumlah pejabat di Kementerian Kehutanan, termasuk Sekjen Kementerian Kehutanan, Boen Purnama. Aliran dana ke pejabat tersebut diduga diketahui Kaban.

12.16 | 0 komentar | Read More

Qantas Pangkas 5.000 Karyawan Lantaran Rugi

SYDNEY, tribunkaltim.co.id - Qantas bakal bermanuver untuk memperbaiki kinerja keuangan. Langkah ini dipastikan setelah maskapai pelat merah Australia ini mengumumkan rugi A$ 252 juta (US$ 226 juta) untuk periode semester pertamanya di akhir Desember lalu.

Ini merupakan kerugian terbesar Qantas sejak diprivatisasi tahun 1995. Penjualan Qantas tercatat A$ 7,9 miliar, turun 4% dibandingkan periode Juni-Desember 2012.

Khawatir dengan penurunan kinerja berturut-turut, Alan Joyce, Chief Executive Qantas dan timnya akan mengeksekusi sekitar 250 langkah penghematan dengan target mengurangi beban A$ 2 miliar dalam tiga tahun mendatang.

"Kami menghadapi masa terberat Qantas," kata Joyce. Dia menunjuk perubahan iklim ekonomi, kenaikan harga bahan bakar, hingga persaingan ketat antar maskapai sebagai penyebab landainya kinerja perusahaan.

Maskapai Kangguru Terbang ini akan memangkas 5.000 pekerja dalam dua tahun ke depan dan mempensiunkan pesawat lebih dini. Qantas juga menangguhkan permintaan tujuh pesawat Airbus dan tiga Boeing. Bahkan, perusahaan ini menjual kembali sewa eksklusif bandara di Brisbane yang seharusnya jatuh tempo 2018 mendatang.

Dari penjualan kembali sewa bandara ini, Qantas mendapat uang kembali US$ 112 juta. Qantas kini menimbang melakukan hal yang sama untuk sewa lapak di bandara Melbourne dan Sidney.

Joyce, yang meramal Qantas belum akan mencetak untung di tahun 2015, meminta pemerintah Australia memberi dukungan utang. Perusahaan berharap, bisa membalap kembali pesaing agresif seperti Virgin Australia.

Dia menilai, Virgin bisa berkespansi agresif lantaran dukungan pemegang saham negara. Saham Virgin saat ini dimiliki oleh Singapore Airlines, Air New Zealand, dan Etihad Airways dari Abu Dhabi. Semuanya merupakan maskapai pelat merah di negara masing-masing.

12.16 | 0 komentar | Read More

KPK Buka Korupsi Haji

JAKARTA, tribunkaltim.co.id -  Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan pondokan dan katering pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 hanya untuk membuka jalan agar Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membongkar korupsi yang lebih besar. Kasus itu adalah dana setoran calon anggota jemaah haji mencapai Rp 50 triliun dan tak pernah jelas.

KPK telah mengantongi sejumlah bukti soal penggunaan dana setoran calon anggota jemaah haji oleh para pejabat Kementerian Agama yang diduga merupakan tindak pidana korupsi.

Hal ini antara lain berupa penggunaan dana setoran calon anggota jemaah haji untuk mengongkosi istri-istri pejabat level atas di Kementerian Agama.

Soal sejauh mana penyelidikan korupsi penyelenggaraan haji ini, Juru Bicara KPK Johan Budi SP hanya mengatakan bahwa KPK masih terus mendalami dugaan korupsinya.

"Dalam waktu tidak terlalu lama akan ada permintaan keterangan lagi," kata Johan di Jakarta, Rabu (26/2).

Namun, saat ini, penyelidikan haji masih fokus pada pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013.

"Intinya bahwa penyelidikan pelaksanaan haji 2012-2013 berkaitan dengan pelaksanaan barang dan jasa. Bisa pondokan, bisa transportasi, bisa katering," katanya.

Penggelembungan harga

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, salah satu temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyelenggaraan haji adalah adanya indikasi penggelembungan harga katering untuk jemaah.

Katering juga menjadi salah satu target para pemburu rente di DPR karena nilainya cukup menggiurkan.

Hal yang sama juga terjadi dalam pengadaan pondokan bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Ada indikasi permainan harga dalam pengadaan pondokan haji yang nilainya lebih dari Rp 100 miliar. Mereka yang diduga terlibat antara lain pejabat di Kementerian Agama dengan anggota DPR yang ikut membahas anggaran pengadaan pondokan haji ini.

Ade membenarkan permainan selisih kurs dalam pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu modus korupsi.

"Ada dua permainannya dalam pengadaan barang dan jasa seperti pondokan dan katering. Pertama melalui selisih kurs, yang kedua me-mark up nilai pengadaannya," kata Ade.

Nilai kontrak tersebut dihitung dengan kurs mata uang Arab Saudi, riyal Saudi. Dalam penyelidikan KPK, ditemukan indikasi adanya permainan kurs yang diduga sengaja dilakukan sejumlah pejabat Kementerian Agama terkait.

Dugaan modus korupsinya dilakukan melalui perbedaan selisih kurs rupiah dengan riyal yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nilai tukar rupiah terhadap riyal sengaja dilemahkan dari kurs yang seharusnya berlaku di pasar mata uang. Modus seperti ini diduga diketahui oleh sejumlah anggota DPR yang ikut menikmati keuntungan dari selisih kurs yang tak wajar dalam pengadaan pondokan haji.

Bukan hanya itu modus korupsinya. KPK juga menemukan dugaan adanya penggelembungan harga dalam pengadaan pondokan haji ini. Nilai kontrak pengadaan pondokan haji diduga tidak wajar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan pondokan dan katering yang diduga dikorupsi ini juga melibatkan anggota DPR. Bahkan salah seorang petinggi partai politik yang dekat dengan Kementerian Agama diduga terlibat dalam pengadaan katering jemaah haji. (BIL)

12.16 | 0 komentar | Read More

Luruhkan Kotoran Wajah dengan Air Mawar

TRIBUNKALTIM.co.id  – Air mawar merupakan salah satu produk yang kaya khasiat untuk kecantikan perempuan.  Kabarnya, sejak zaman dahulu kaum hawa sudah menggunakannya secara rutin sebagai bagian dari rangkaian perawatan kecantikan mereka.

Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari air mawar :

1. Dapat mengurangi noda kemerahan pada kulit yang teriritasi,  atau  akibat paparan terik panas yang sinar matahari.

2. Air mawar baik untuk digunakan sebagai pembersih wajah, membantu menghilangkan minyak serta meluruhkan kotoran yang menyumbat pori-pori pada wajah. Jadi secara tidak langsung, bisa disimpulkan bahwa air mawar dapat mencegah timbulnya jerawat.

3. Dapat menutup pori-pori wajah yang terlalu dalam akibat sering melakukan facial, selain itu juga dapat mengencangkan kapiler, mengurangi kemerahan dan meredakan flek hitam.

4.  Tak hanya airnya yang kaya khasiat, ternyata aroma mawar bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sekali waktu Anda merasa gelisah, menghirup aroma air mawar dapat menenangkan suasan hati Anda.

5. Waktu terbaik untuk menggunakan air mawar adalah pada malam hari, agar kotoran pada wajah akibat seharian beraktivitas dapat luruh seketika.

12.16 | 0 komentar | Read More

Jenis Obat Palsu Bertambah

JAKARTA,  tribunkaltim.co.id - Perdagangan obat palsu dan ilegal marak terjadi di Indonesia. Obat-obat palsu tidak hanya mencakup obat penambah vitalitas, tetapi juga obat malaria, diabetes, dan antibiotik.

"Data regional menunjukkan, obat-obatan penahan rasa sakit, antibiotik, malaria, dan diabetes paling sering dipalsukan," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake dalam pidato pembukaan acara Edukasi Bahaya Obat Palsu dan Kosmetik Palsu Melalui Iklan Layanan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (26/2/2014). Acara ini melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan.

Kepala BPOM Roy Sparringa mengatakan, obat-obatan yang paling banyak dipalsukan di Indonesia adalah obat disfungsi ereksi, pelangsing badan, penurun kolesterol, dan pemutih kulit. Selain itu, obat yang seharusnya dibeli berdasarkan resep dokter juga dipalsukan dan dijual di warung-warung.

Ini terbukti dalam Operasi Storm yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal BPOM di Jayapura, Kupang, Ambon, dan Jakarta. Dari keempat daerah endemik malaria tersebut, satuan tugas menyita obat-obat malaria palsu dan ilegal bernilai total Rp 5,7 miliar dari warung-warung eceran. Pada tahun 2013, BPOM telah memusnahkan 19.041 jenis obat palsu dan ilegal.
Di bawah standar

Obat palsu yang meniru produk obat yang dikeluarkan produsen resmi biasanya tidak mengandung zat aktif yang dikandung obat asli dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas di bawah standar. Obat ilegal adalah obat yang tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan dan BPOM. Baik obat palsu maupun ilegal berbahaya bagi kesehatan karena tidak menyembuhkan penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Obat palsu memiliki banyak konsumen karena berharga murah. Obat-obatan palsu diproduksi di dalam dan luar negeri. Cara obat palsu masuk Indonesia adalah melalui daerah perbatasan, pelabuhan "tikus", atau dititipkan melalui kerabat yang pergi ke luar negeri. "Tantangan terberat berada di sektor daring (online). Meski berkali-kali digerebek, selalu muncul situs-situs baru penjual obat palsu," kata Roy.

Masyarakat bisa memastikan keaslian obat dengan cara membeli di tempat-tempat resmi, seperti apotek dan rumah sakit. Selain itu, konsumen juga harus memeriksa tanggal kedaluwarsa, nomor izin BPOM, dan alamat produsen. Cara memastikan keaslian nomor izin bisa dilakukan dengan mengakses situs www.pom.go.id. (A15)

12.16 | 0 komentar | Read More

Penumpang Pesawat Kini Boleh Bawa Satu Korek Api Gas di Kabin

SEMARANG, tribunkaltim.co.id  - Pengguna jasa transportasi udara kini boleh membawa korek api gas di dalam kabin pesawat.

Hal itu, diungkapkan oleh Airport Security Section Head, Sujadi pada Tribun Jateng, Rabu (26/2/2014). Sujadi menerangkan keterangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 31 Tahun 2013. "Penumpang pesawat diijinkan membawa satu korek api kecil atau satu korek api gas yang melekat pada setiap orang tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap," jelasnya.

Dia menambahkan, peraturan tersebut merupakan peraturan yang baru, sebelumnya penumpang pesawat dilarang membawa korek gas dalam kabin pesawat. "Kalau dimasukkan ke saku maka penumpang akan langsung bereaksi apabila gas tersebut bocor sebaliknya apabila di tas maka penumpang tidak akan tahu," paparnya.

Korek api yang diperbolehkan, lanjut Sujadi, yakni yang bahan bakarnya berada dalam tempat dengan bahan penyerap untuk digunakan oleh perseorangan jika dibawa pada saku. "Tapi, korek api gas yang mengandung bahan bakar cair yang tak terserap dan isi ulang korek api gas tidak boleh dibawa penumpang dalam kabin maupun di bagasi," jelasnya.

Pelarangan ini, juga berlaku pada korek api batang yang dapat dinyalakan pada setiap permukaan apapun.

12.16 | 0 komentar | Read More

RW: Bangunan Unikarta tak Layak

TENGGARONG - Bupati Kukar Rita Widyasari (RW) mengunjungi lokasi kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Rabu (26/2/2014).

Dia melihat sarana infrastruktur di perguruan tinggi yang melahirkan sejumlah pejabat di Kukar itu masih kurang memadai.

"Bangunan Unikarta ini tidak layak. Ubinnya bolong dan beberapa kursinya juga rusak," kata Rita didampingi DR Sabran, Rektor Unikarta. Bahkan, toiletnya dipenuhi kotak minuman air mineral.

"Saya nggak bisa membedakan antara toilet dan gudang," tuturnya.

Rita berharap, ke depan Unikarta bisa menjadi perguruan tinggi negeri di Kukar. Dia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Wiyono untuk mengurus administrasinya agar Unikarta tidak lagi dikelola yayasan. Sehingga Unikarta bisa dibantu pemerintah.

12.16 | 0 komentar | Read More